Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Target keempat yaitu pembentukan Komisi Informasi (KI) provinsi. Sekarang itu kan provinsi kita totalnya 34 kan, dari 34 provinsi sudah ada 30 KI Provinsi, jadi kurang empat provinsi. Empat provinsi itu mana saja? Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, tiga itu provinsi baru. Satu lagi adalah provinsi baru kemasan lama, yaitu NTT.
Bagaimana Anda melihat kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi itu?
Kalau kondisi sekarang mereka bisa dikatakan cukup menggeliat. Terbukti dengan PPID nya aktif. Itu setahun dua tahun terakhir ini. Tetapi, masalahnya kan UU KIP ini kan dari tahun 2008, nah selama ini kemana saja mereka? Kalau melihat undang-undang yang diketuk 2008, harusnya kan kalau bahasa undang-undang, itu berlaku kan pada saat undang-undang ini diundangkan. Artinya kan ada fase sekitar delapan tahunan dari undang-undang itu dikeluarkan. Itu kalau kita bicara kepatuhan Badan Publik. Dan jangan pernah anggap remeh fase dua periode sebelum kami, atau fase awal-awal berdirinya KIP itu. Dua fase sebelum saya, mereka melakukan juga, tapi kan nyatanya Badan Publiknya seperti paranoid gitu untuk membuka informasi kepada publik.
Sampai sekarang apakah badan-badan publik itu masih seperti paranoid?
Sudah mulai berkurang. Apa parameternya, saat ini informasi yang tidak dapat dibuka sekarang sudah dibuka tanpa harus diminta. Kalau dulu orang datang minta informasi, badan publiknya sudah alergi duluan. Dan itu terjadi pada fase-fase sebelumnya. Tapi sekarang semua badan publik sudah punya dan membuka itu, malah dengan Monev yang kita lakukan kita bisa melihat, oh ternyata badan publik sudah punya inovasi-inovasi digital, seperti aplikasi digital, membuat website, dan sebagainya. Artinya dalam hal membuka informasi, sudah semakin canggih jika dibandingkan dulu.
Artinya, menurut Anda kesadaran Badan Publik dalam menjalankan Kepatuhan Badan Publik sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 sekarang ini juga semakin meningkat?
Iya, betul. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa filosofi dasar lahirnya undang-undang ini kan agar terciptanya good governance. Jadi harus ada good will dari pimpinan badan publik untuk melaksanakan good governance. Pada saat pimpinannya tidak good will, tidak memiliki itikad untuk itu, maka disini lah permasalahannya. Kan good governance itu ada di badan publik, bukan di pribadi atau perorangan masyarakat. karena di badan publik ada kekuatan uang, di mana ada kekuatan kebijakan di situ yang mempengaruhi masyarakat. Proses keluarnya kebijakan itu harus transparan, nah jadi itulah yang harus kita pastikan. Jadi tugas Komisi Informasi itu bukan hanya mengurusi masalah sengketa-sengketaan saja. Sengketa adalah akibat dari tertutupnya badan publik terhadap permintaan informasi publik, karena kita bicara informasi publik, bukan informasi pribadi. Harus dibedakan informasi publik dan informasi pribadi itu. Informasi publik adalah suatu keniscayaan. Karena kita menganut sistem demokrasi, demokrasi itu adalah keterbukaan informasi. Di dalam dunia sekarang, siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia.
