Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Bagaimana dengan kondisi internal lembaga?
Saat ini tidak ada kendala, tapi ke depan program itu kan harus juga menguatkan. Kalau ada kendala di internal, ini tentu menghambat. Artinya gini, tidak ada kendala aja kita susah, apalagi kalau ada kendala, kan gitu. Itu faktanya, dan publik pun tahu itu. Oke lah kita lupakan masa lalu, kita fikirkan bagaimana kedepannya lembaga ini. Artinya perkembangan komisi informasi dari tahun 2010 yaa, undang-undangnya kan tahun 2008, tapi dibentuknya KI Pusat itu kan 2009, setelah itu baru berjalan, terus berjenjang. Berarti sekarang itu kurang lebih 9 tahun. Nah saya balik bertanya, kalau anak usia 10 tahun kelas berapa dia di sekolah? Kelas 5. Anak kelas 5 itu kira-kira bisa tidak dia belajar bahasa Inggris, belajar rumus-rumus fisika, dsb? Tidak. Artinya, apa yang bisa dilakukan anak usia 10 tahun sih? Itu dalil alam lho. Oke lah itu kita kesampingkan, dengan dalil kebutuhan informasi. Keterbukaan Informasi ini kan seperti yang tadi saya katakan, ini kan barang baru. Sebelumnya kan masa tertutup.
Jadi publik juga masih belum siap dengan keterbukaan informasi?
Iya. Orang juga masih gagap dengan keterbukaan informasi itu sendiri. Makanya saya katakan masyarakat kita saat ini mengalami shock culture dengan masa keterbukaan informasi saat ini. Jadi saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, suka atau tidak suka harus mengakui bahwa ada hambatan pada sisi itu, sehingga perkembangan lapangan ke publik memang terjadi stagnasi. Oleh karena itu pada era sekarang ini, pada fase kami, akan mendongkrak itu semua. Kami akan melakukan berbagai upaya, untuk berkiprah,untuk hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bicara soal 10 tahun, sudah sejauh mana atau kira-kira berapa persen realisasinya dari target lembaga anda?
Kalau kita bicara target tentu yang harus dilihat adalah parameter. Apa parameter yang dipakai pada era sekarang? Kalau bicara target kita itu kan ada RPJMN, SDGS. Sekarang kami itu ada target RPJMN, SDGS itu sustainable, target dari negara yang diberikan kepada kami. Satu, penyelesaian sengketa informasi, yaitu harus 65 persen dari total tumpukan perkara yang masuk ke kami. Kami menerima ada sekitar 2800 tumpukan perkara dari masa lalu atau masa sebelumnya yang belum selesai. Kalau di era kami sekarang paling hanya sekitar 30 – 50 perkara yang masuk. Tapi bukan itu. Kami ditargetkan untuk menyelesaikan minimal 65 persen tumpukan perkara yang sudah masuk kepada komisioner sebelum kami.
