Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Apakah keterbatasan itu menjadi kendala? Ada kah rencana revisi UU KIP sendiri untuk meningkatkan wewenang?
Wacana revisi undang-undang itu sudah bergulir tiga tahun lalu oleh para senior kami sebelumnya. Tapi kan itu ada prosesnya, itu bagian dari ikhtiar. Tapi sekali lagi tadi, kewenangan atau ranah eksekusi itu adanya di lembaga mana? Karena kami kan lembaga kuasi. Apakah KI harus memiliki kewenagan seperti Mahkamah Agung? Kalau seperti itu nanti, tata negara kan menjadi kacau. kewenagan itu memang yang kita miliki, kalau kewenangan eksekusi itu yaa memang kewenangannya peradilan sebagai lembaga yudikatif. Kalau ada para pihak yang merasa dirugikan maka lanjutkan saja ke pengadilan. Kalau pengadilan tidak berani mengeksekusi, pemohon juga bisa melaporkan kepada yang berwenang untuk melaporkan hakim yang tidak menjalankan putusannya itu. Jadi memang tata kelolanya seperti itu.
Terakhir, apa prioritas anda dalam memimpin lembaga KI periode ke depan?
Kita punya visi misi yang kita terjemahkan dalam program kerja dan renstra. Pertama adalah target RPJMN dulu yang harus kami selesaikan. Ini target negara yang diberikan kepada kami.
Kedua, kita punya visi misi empat tahun kedepan, yaitu penguatan lembaga. Dan ini menjadi hal prioritas. Penguatan lembaga itu sampai di seluruh Indonesia lho ya. Kembaga kami ini baru 9 tahun, apa yang bisa kami lakukan dengan waktu itu, berbeda dengan lembaga seperti KPU atau KPK.
Nah, program apa yang kami lakukan? Adalah program yang akan menimbulkan habit di masyarakat, mengubah budaya menjadi masyarakat informasi. Itu jangka panjang.
Mahfud MD: Masyarakat Berhak Lihat Ijazah Jokowi karena Dilindungi Undang-undang
Mahfud MD menegaskan masyarakat berhak melihat ijazah Jokowi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Ia juga jelaskan posisi UGM dan aspek hukum polemik ini
