Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Baca Juga

Kominfo Buka Pendaftaran Calon Anggota KIP 2021-2025

Besoknya juga demikian. Nah, proses membikin SK nya saja itu enam bulan tuh waktunya, itu SK saja. Mekanismenya adalah Diskusi Publik, FGD, terus sampai Rapat Pleno. Di Rapat Pleno diputuskan SK, baru kita SK kan, dan bisa dipakai. Jadi kurang lebih sekitar satu bulan lalu lah, SK itu keluar, dan dengan SK itu lah kami akan mencapai target RPJMN. Sekarang kita proses menyelesaikan tumpukan perkara itu. sekarang itu sekitar dan mudah-mudahan ini akan selesai. Karena kita sudah petakan ke 2800 perkara itu kan, dan semuanya sudah diregisterkan. Dari 2800 perkara itu, 85 persennya itu kena FIAR, tanpa sidang.

Jadi 2800 perkara itu semua akan diselesaikan tanpa sidang semua?

Baca Juga

Anies: Pemerintahan Moderen Itu Publik Tahu Proses Kebijakan

Kan ada dua cara. Ada yang sidang dan ada yang tanpa sidang. Jadi sidang tetap ada. Dua kali sidang tidak hadir, kita bisa putuskan perkara itu. tapi kan tetap saja panjang kan waktunya kan. Target kita itu bulan Agustus target RPJMN 65 persen dari 2800 tumpukan perkara akan tercapai. Sampai bulan Desember tahun ini mungkin bisa habis semua itu. Makanya kita lakukan out of the box itu, karena kalau tidak kita keluarkan SK itu tidak akan pernah selesai itu. Jadi target RPJMN 65 persen tumpukan perkara itu harus diselesaikan bisa dikatakan sudah tercapai.

Kemudian target kedua. Pelaksanaan Badan Publik terkait Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP. Itu dalam terminologinya kita melakukan Monitoring dan Evaluasi atau Monev. Semua badan publik itu kita Monev itu 75 persen. Itu sederhana.

Baca Juga

KIP Sebut DPR Berpotensi Melanggar Hak Publik karena Omnibus Law

Berapa jumlah Badan Publik? Menurut peraturan Menpan RB, itu ada 7 klasifikasi Badan Publik. Perguruan Tinggi, Lembaga Non-struktural, Kementerian, BUMN, Pemerintahan Provinsi, Organisasi Masyarakat/LSM yang menggunakan anggaran dari pemerintah, dan termasuk Partai politik. Itu ada sekitar 300an badan publik. Dan itu semua 75 persen harus berpartisipasi di dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, kita menggunakan tools Monev. Kita pakai Monev. Kita yakin akan berjalan target itu.

Ketiga itu adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat atau publik. Itu parameternya 1000 orang dan sekitar 200an badan publik. Dan itu sudah kita lakukan, artinya sudah berjalan sosialisasi itu.

Halaman Selanjutnya

Target keempat yaitu pembentukan Komisi Informasi (KI) provinsi. Sekarang itu kan provinsi kita totalnya 34 kan, dari 34 provinsi sudah ada 30 KI Provinsi, jadi kurang empat provinsi. Empat provinsi itu mana saja? Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, tiga itu provinsi baru. Satu lagi adalah provinsi baru kemasan lama, yaitu NTT.