Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Mungkin bahasanya gini, artinya memang di situ ada ranah yang telah diatur oleh undang-undang. Masalahnya sekarang adalah, kepentingan dia bagaimana? Kepentingan badan publik atau kepentingan warga? Kami sudah berupaya maksimal untuk mengeluarkan putusan, tapi kalau merasa subjektivitas kepentingannya merasa terganggu atau merasa menang sendiri, kan tetap gugat balik pastinya.
Kalau dibilang banyak tidak juga sih. Saya di Pusat ini kan baru beberapa bulan, paling baru satu kasus yang banding ke pengadilan tingkat selanjutnya, itu pun kalau jadi. Waktu saya di Jakarta sekian tahun paling hanya tiga-empat perkara. Ada juga yang tidak sampai banding, ada juga yang melaksanakan putusan KI.
Ada yang melaksanakan ada yang tidak melaksanakan putusan kami. Lalu di mana posisi KI? Itu sudah tidak masuk ranah Komisi Informasi lagi. Kami sudah putus mempertemukan pemohon dan termohon, kemudian diputuskan. Ya sudah selesai tugas KI, melaksanakan tugasnya dengan mengeluarkan putusan saja.
Artinya KI tidak punya wewenang meminta mereka untuk tetap menjalankan putusan?
Iyaa, selesai tugas KI. Tidak bisa kita memaksa termohon sampai pada tingkat eksekusi misalnya.
Apakah tak ada sanksi?
Engga ada. Jadi tergantung yang dirugikan. Kalau yang dirugikan merasa harus dilanjutkan ke ranah pidana ya mereka lanjutkan. Tapi KI sudah putus disitu, tidak ada lagi “sangkut paut."
Okelah KI tidak dapat punya wewenang untuk itu, lalu siapa yang bisa memberikan sanksi?
Kalau menurut undang-undang memang tugas kita hanya menyelesaikan sampai di situ saja. lalu bagimana kalau para termohon dan pemohon masih ingin melanjutkan? Yang merasa dirugikan kan masih bisa melanjutkan dengan mempidanakan misalnya.. kan memang tidak ansih selesai di UU KIP saja. kan ada juga oneprestasi dan segala macamnya. Dan ada juga badan publik yang sampai dipidanakan (kalau ada yang merasa dirugikan), dilaporkan ke Tipikor juga ada, ke Polda, itu bisa dilakukan dan sah-sah saja. tapi ada juga yang diam saja, artinya selesai di situ saja (tidak melanjutkan), Kan kita tidak tahu kan.. karena sebenarnya filosofi undang-undang KI itu adalah filsafat etika. Dia tidak berkorelasi langsung seperti halnya UU Korupsi.
