Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Bagaimana level kesadaran masyarakat sendiri soal hal tersebut?

Baca Juga

Kominfo Buka Pendaftaran Calon Anggota KIP 2021-2025

Kalau masyarakat sendiri memang masih belum menjadi suatu habit atau budaya. Mengapa demikian? Karena memang 'barang' ini masih relatif baru dan di mata masyarakat bisa dikatakan masih kurang “seksi." Tapi coba kalau ditanyakan tentang siapa caleg, siapa calon gubernur, atau siapa calon presiden yang mau dipilih, pasti mereka lebih tahu daripada ditanya tentang KIP. Dan itu masyarakatnya tidak salah, karena keterbukaan informasi buat masyarakat masih belum menjadi habit atau budaya, karena sebelumnya ada fase di mana informasi itu tertutup. Tapi kalau kita mau bandingkan di luar negeri, Komisi Informasi ini barang “seksi.” Di luar negeri itu tidak ada KPK, dan informasi publik atau transparansi itu di luar negeri itu sudah diajarkan kepada para siswa sejak di bangku tingkat SD.

Menurut Anda, apakah cita-cita dari undang-undang ini akan tercapai?

Baca Juga

Anies: Pemerintahan Moderen Itu Publik Tahu Proses Kebijakan

Kalau tercapai pasti harus tercapai. Makanya dibuatlah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ini, makanya dibuatlah lembaga ini. Tapi kan ini semua masalah perjuangan, artinya proses. Tapi yang saya ingin tekankan disini, spiritnya Komisi Informasi adalah dalam hal informasi publik. Dan itu barang yang sangat seksi, karena dalam Undang-undang KIP itu jelas sekali dikatakan, bahwa keterbukaan informasi itu adalah hak masyarakat, dan masyarakat berhak memperoleh informasi publik itu. Makanya itu yang terus dibangun. Hanya saja memang itu tidak mudah, karena adanya loncatan budaya.

Menurut Anda apa yang menyebabkan masyarakat tidak terlalu peduli dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi ini?

Baca Juga

KIP Sebut DPR Berpotensi Melanggar Hak Publik karena Omnibus Law

Karena tingkat kesadaran masyarakat kita masih minim. Contohnya, Anda ke Bandara, dan disuruh ke Pintu 5, tapi ketika Anda menunggu ada pengumuman bahwa Anda atau penumpang diminta pindah dan naik pesawat ke Pintu 3. Dan itu mendadak. Sebenarnya penumpang bisa protes lho, bukan langsung pindah. Tapi kan rata-rata masyarakat menerima saja tanpa peduli atau ingin tahu penyebab dipindahkannya dari Pintu 5 ke Pintu 3. Itu kan sebenarnya proses perencanaan, proses dikeluarkannya kebijakan. Jadi sebenarnya penumpang itu berhak mendapatkan informasi kenapa bisa dipindah? Kenapa pesawat delayed? Belum lagi kalau kita bawa barang banyak kan, belum lagi kalau kita bawa orang sakit, dan lain sebagainya.

Halaman Selanjutnya

Contoh kedua, kalau anda naik kereta atau commuter line biasanya kan waktunya tepat. nah, ketika suatu hari kereta telat datang, kemudian ada pengumuman informasi di stasiun bahwa kereta terlambat karena telah terjadi gangguan listrik di Stasiun Tanah Abang. Ketika ada pengumuman penumpang kan ada yang mencari transportasi alternatif, ada juga yang menunggu selesai. Artinya adanya informasi itu menjadi lebih baik dari pada tidak ada. Tapi itu biasanya masyarakat kita itu baru sadar kalau sudah ada kejadian. Karena keadaan itu lah masyarakat baru sadar dibutuhkan informasi. Mestinya seperti hal yang tadi saya contohkan itu tanpa harus menunggu adanya informasi kita bisa menanyakan informasi, kita punya hak lho.