Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP itu kan sudah lama diundangkan, sebagai Komisioner KIP bagaimana Anda melihat implementasi undang-undang tersebut sejauh ini?
Kalau kita lihat dari sisi sejarah berdirinya lembaga KIP ini, saya mengadopsi istilah pakar hukum tata negara, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah resultante dari pemenangnya itu sendiri. Konstitusi yang dimaksud sekarang adalah konstitusi pada saat reformasi. Reformasi lah yang menghasilkan konstitusi hari ini. Apa yang didengungkan oleh reformasi ketika itu, ini akan menjawab pertanyaan Anda itu. Reformasi itu adalah apa yang menjadi tagline atau menjadi tuntutan atas keterbukaan informasi. Tuntutan reformasi itu kan ada beberapa ya, tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tentang good governance, dan sebagainya. Tahun 1998-1999 reformasi, baru tahun 2008 disahkannya undang-undang KIP ini. Sebenarnya, dari situ saja sudah menimbulkan pertanyaan besar. Ada jarak yang sangat jauh, padahal tuntutan reformasi itu lahir ada di dalam undang-undang KIP. Dari dulu kan kita selalu bilang tentang pemberantasan KKN, bagaimana menciptakan good governance, dan sebagainya. Tapi kenapa undang-undang keterbukaan informasi publik itu baru diketuk tahun 2008?
Kenapa pengesahan UU itu begitu lama?
Nah, jadi memang ada satu masa di masa lalu, di mana frame itu tertutup. Tapi ketika ada reformasi semua menjadi terbuka. Nah, loncatan yang jauh itu lah yang menjadikan masyarakat ‘shock culture.' Kaget budaya begitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara good governance itu kan adanya di badan publik, atau di pusat-pusat pemerintahan. Dulu kan tertutup sekali itu semua. Kalau masyarakat meminta sesuatu (informasi) pada Masa Orba, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama kita dihilangkan, atau kedua, pertanyaan masyarakat akan dijawab dengan jawaban “itu rahasia negara.” Itu situasi di masa Orde Baru kan. Ibaratnya, masa mau nanya berapa harga kopi aja jawabannya itu rahasia negara sih.
Jadi sebenarnya alam saat ini sebenarnya sudah sangat mendukung terjadinya good governance, alam saat ini telah membawa yang namanya keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas. Dan di era sekarang itu menjadi suatu keharusan. Ini kalau kita bicara konteks ideologi. Sekarang kita lihat, bahwa didalam konteks ideologi besar di dunia ini, setelah the wind of change (judul lagu Scorpion), tembok Berlin runtuh, menghasilkan dua mazhab. Negara yang menganut mazhab demokrasi, dan negara yang menganut tidak ada demokrasi tapi ekonominya meningkat. Contoh negara yang mengambil mazhab demokrasi ya kita, juga Amerika. Sementara mazhab ekonomi yang penting kesejahteraan rakyatnya meningkat itu tidak peduli apakah mau tertutup, mau terbuka, masa bodoh, itu seperti yang dilakukan China dan kawan-kawan. Nah, dua mazhab itu yang selalu berbenturan.
