Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Apakah dapat dikatakan putusan KI itu tidak mengikat seperti halnya hukum positif?
Anda bisa cek di pengadilan, berapa banyak putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tapi tidak dijalankan oleh tergugat atau pengadilan itu sendiri, atau tidak dieksekusi? Cek saja coba. Apalagi lembaga Kuasi seperti KI. Lembaga pengadilan yang tidak melakukan eksekusi juga banyak, silahkan cek saja kalau tidak percaya.
Apakah Anda melihat itu sebagai sebuah kendala atau kelemahan dalam regulasi UU KI?
Tidak. Kalau kita bicara konteks hukumnya memang seperti itu. Kewenangan yang diatur oleh undang-undang memang seperti itu.
Akhirnya banyak anggapan KI tidak mempunyai taji dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana Anda menanggapi itu?
Regulasinya tidak bisa kita lawan. Sekali lagi kan undang-undangnya berbicara seperti itu. Kita bekerja berlandaskan undang-undang, berlandaskan konstitusi, sampai di situ lah kita. Mestinya pemohon atau yang merasa dirugikan itu cerita ke kita, tidak diam begitu saja. Kalau ada yang bercerita pasti kita advokasi,kita arahkan untuk mengajukan gugatan ke ranah pengadilan. Karena kalau tugas kita memang hanya sampai di situ saja. Karena ranah eksekusi itu ranahnya pengadilan, yang bisa mengeksekusi itu memang pengadilan, bukan kita.
Mungkin keterbatasan wewenang ini yang membuat KI menjadi tidak populer di publik?
Kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu. Justru dibalik. Lembaga ini sangat seksi, saking seksinya ini barang, lembaga ini bisa mengerdilkan dan dikerdilkan. Kalau bicara populer saja sebenarnya ini bicara proses. Tadi sudah saya sampaikan, sejarah keluarnya undang-undang ini saja jaraknya lama. Saya punya mimpi, jika kita bisa transparan, maka seluruh rakyat indonesia bisa mendapatkan kesehatan gratis. Karena seksinya lembaga ini. Semua lembaga tidak bisa sembarangan mengeluarkan kebijakan. Tapi memang frame berbalik, era seperti itu di sini (transparan) masih terjadi gegar budaya itu.
Berapa banyak kasus di KI yang dilanjutkan ke pengadilan?
Kita tidak tahu itu. karena setelah mereka kita tangani, banyak yang tidak lapor ke kita. Dan kebiasaan orang kita itu tidak ada yang meneruskan lapor. Jadi selesai di situ saja, diam saja sampai di situ. Masa kita yang harus nanya-nanya sama mereka sih? Emang kurang kerjaan apa kita, hehehe. Tapi, dari sekian banyak kasus yang kita tangani, hampir 85 persen tuntutan pemohon itu dikasih atau diberikan, karena itu kan atas kesepakatan dua pihak kan dalam mediasi. Tapi kalau yang putusan itu kan Ajudikasi itu sifatnya (memaksa), sehingga di situ berlaku rumus yang artinya ada yang memberikan permintaan pemohon, ada juga yang tidak.