Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Iyaa itu bisa juga ditanyakan. Tapi persoalannya dimana menanyakannya? Pasti ke penyelenggara Pemilu dong menanyakannya. Ke KPU, masa ke KI, karena tidak akan ada datanya di KI. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, diterima, disimpan dan diperoleh oleh badan publik.
Sejauh ini apa yang menjadi kendala KI dalam proses menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang ini?
Kalau kendala sih ada aja ya. Tapi yang terpenting partisipasi masyarakat itu. Kami ini kan jumlah komisioner 7 orang, di wilayah 5 orang. Dan karyawan kita juga tidak berjumlah ribuan. Artinya, ada keterbatasan di dalam hal mengontrol semua badan publik itu semua. Teritorial Indonesia itu luas sekali. Kedua, anggaran, karena biar bagaimanapun anggaran kan sangat dibutuhkan dalam menjalankan program kita. artinya paling tidak minimal program-program penting kita dibackup.
Jadi sejauh ini anggaran belum menjadi kendala?
Dibilang kendala juga tidak, dibilang tidak kendala juga tidak, karena sejauh ini kita pada posisi. Prinsipnya meskipun keterbatasan anggaran, kita harus tetap melaksanakan program-program prioritas. Sekarang sih berjalan. Tapi harapannya kan kita bisa kenceng nih jalannya, mau loncat kan, ekspektasi masyarakat kepada kami harus kami tingkatkan. Yaa, anggarannya sekarang itu memang belum mendukung ke arah sana. Tapi, mudah-mudahan sih tahun depan itu lain lagi, karena kalau tahun ini kami given kan, kami jadi November akhir, tapi anggaran kan setahun sebelumnya kan, kita tidak terlibat.
Kalau partisipasi publik sendiri sejauh ini bagaimana?
Kalau partisipasi publik itu yang kita cluster yaa, pada posisi yang berbadan hukum itu mereka aktif di tingkat provinsi, di tingkat pusat itu aktif, terutama teman-teman CSO, teman-teman wartawan, itu aktif. Tapi terkadang mereka kan mereka tidak memakai organisasinya, mereka memakai atas nama pribadinya.
![]()
Apakah KIP punya target agar lembaga ini benar-benar menjadi lembaga yang “dilihat” masyarakat?
Ya, kami kan punya visi misi di lembaga ini yang harus kami wujudkan. Itulah yang akan kami lakukan untuk menuju target itu. Tahun pertama ini kita konsolidasi, karena kan ada penumpukan perkara kemarin, yang suka atau tidak suka harus kita selesaikan. Karena lembaga publik ini berkelanjutan. paling tidak kita butuh satu tahun menyelesaikan itu, makanya kita lakukan out of the box tadi. Itu target yang diatur oleh RPJMN.