Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Nah, kalau ranah undang-undang ada yang merasa dirugikan dari permintaan itu, baik pemohon maupun termohon merasa dirugikan, maka mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah persoalannya memang setelah urusan keduanya selesai di KI biasanya tidak ada yang berkordinasi atau cerita ini bisa dilanjutkan seperti apa dan ke mana. Ada sih yang setelah diputuskan kemudian tidak dijalankan, yang merasa dirugikan konsultasi ke kita dan kita advokasi untuk kemudian diarahkan ke pengadilan, itu ada. Tapi tidak banyak. Karena itu tadi masalahnya, habit itu, masyarakat kita masih belum menjadikan ini sebagai habit.
Saya katakan, kalau memang pemohon itu benar-benar serius pada tuntutannya, pasti mereka melanjutkan. Tapi kalau pemohon itu hanya ingin “memanfaatkan” undang-undang saja atau tidak serius yaa sudah, kenapa saya katakan demikian, karena memang faktanya ada juga yang hanya ingin memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan lain. Dan jangan salah, itu banyak lho. Mereka menggugat tapi memang tujuan sebenarnya bukan itu. Mereka “petualang informasi,” dan itu ada seperti itu.
Sekarang ini masih ada lembaga publik yang enggan memberikan informasi dengan dalih informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Sebenarnya bagaimana dengan definisi informasi yang dikecualikan itu?
Di dalam undang-undang disebutkan bahwa informasi yang dapat dibuka adalah informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala. Dan informasi dikecualikan adalah pengecualian. Pada posisi yang itu, informasi yang harus dibuka itu, memang harus dibuka transparan. Berbeda dengan informasi yang dikecualikan. Di dalam undang-undang disebutkan hak badan publik, kewajiban badan publik.
Di dalam undang-undang juga disebutkan hak pemohon dan kewajiban pemohon, sama nih, sama-sama ada hak dan kewajiban bagi pemohon dan badan publik. Nah, hak badan publik itu membuat informasi dikecualikan. Dan hak badan publik juga menolak permintaan informasi apabila informasi itu tidak dikuasai oleh badan publik itu sendiri. Misalnya, AJI bergerak di bidang jurnalistik, tapi kalau ada orang yang datang ke AJI meminta laporan keuangan Bank Indonesia kan berarti bukan kewenangan AJI mengeluarkan atau mengabulkan permintaan pemohon kan. bagaimana mau dikasih, kan beda bidangnya. Ini saya sedikit cerita fakta ini yaa, ada tiga orang pemohon meminta ke Bank Indonesia, mereka minta peta harta karun peninggalan zaman dulu yang katanya ada di bawah Gedung Bank Indonesia. anda bayangkan itu, fakta loh ini, ada permintaan itu. Bank Indonesia nya juga bingung bagaimana memenuhi permintaan itu.
