Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Artinya, sebagai peserta pemilu partai politik harus melaporkan atau membuka informasi itu kepada KPU. Sebagai badan publik partai politik juga harus membuka informasi kepada masyarakat atau publik?

Baca Juga

Mahfud MD: Masyarakat Berhak Lihat Ijazah Jokowi karena Dilindungi Undang-undang

Iya betul. Dan pada kerjasama kemarin itu mereka sudah siap membuka semuanya kok baik kepada KPU selaku penyelengga pemilu maupun kepada masyarakat.

Sekarang di luar Pemilu. Soal dokumen TPF Munir. KIP sudah mengeluarkan putusan agar pemerintah membuka dokumen TPF Munir. Tapi faktanya pemerintah tidak melaksanakan putusan dan justru mengajukan banding terhadap putusan KIP itu ke PTUN. Bagaimana anda melihat itu? apakah itu merupakan suatu bentuk jangan2 pemrintah sendiri juga tidak menganggap serius terkait dengan keberadaan KIP yang telah memutuskan itu?

Baca Juga

Indonesia Re Berinovasi Dongkrak Transparansi dan Akuntabilitas, Ini Hasilnya

Negara ini kan negara hukum. Komisi Informasi adalah lembaga yang lahir dari hukum konstitusi. Dalam konstitusinya dikatakan, para pihak bisa menggugat. Di dalam undang-undang pihak termohon maupun pemohon, apabila merasa keberatan dengan putusan Komisi Informasi meraka bisa mengajukan gugatan banding ke PTUN. Terus kalau hasil dari PTUN masih keberatan lagi, itu masih bisa terus sampai ke tingkat MA. Itu ranah yudikasinya. Dan kasus munir ini kan hanya salah satu kasus saja, padahal sebenarnya banyak juga kasus yang lain, yang diputuskan oleh KIP, kemudian putusan KIP digugat banding lagi oleh Termohon maupun Pemohon. Mungkin karena kasus Munir jadi kelihatan seksi, tapi sebenarnya itu wajar saja, karena konstitusi kita mengatur itu.

Memang putusan KI itu memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan, itu Iya. Tapi kan kalau termohon menggugat balik boleh saja dong. Karena memang putusan Komisi Informasi itu tidak final. Kan mazhab hukum kita kan Trias Politika. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dan ranah Yudikatif pastinya kan pengadilan. Kalau KIP ini kan lembaga Kuasi, mengambil sebagian. Makanya Komisioner Komisi informasi itu tidak harus orang yang ahli hukum. Berbeda dengan pengadilan, Hakim, MA dan MK, itu pasti orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum.

Baca Juga

KIP Perintahkan KPU Beberkan Data Rincian Infrastruktur Teknologi Pemilu 2024

Artinya cukup banyak termohon atau pemohon kembali mengajukan gugatan ke PTUN?

Halaman Selanjutnya

Mungkin bahasanya gini, artinya memang di situ ada ranah yang telah diatur oleh undang-undang. Masalahnya sekarang adalah, kepentingan dia bagaimana? Kepentingan badan publik atau kepentingan warga? Kami sudah berupaya maksimal untuk mengeluarkan putusan, tapi kalau merasa subjektivitas kepentingannya merasa terganggu atau merasa menang sendiri, kan tetap gugat balik pastinya.