Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia

Iyaa, Komisi Informasi di provinsi atau di tingkat pusat. Bagaimana cara kita melihatnya, jadi nanti kita melihatnya gini, apabila informasi itu dibuka, lebih banyak mana dampaknya, lebih besar positifnya atau lebih besar negatifnya? Kalau dampak positifnya yang lebih banyak ya harus dibuka, meskipun itu dikecualikan. Tapi kalau dampak negatifnya lebih banyak, maka itu harus dikecualikan. Makanya ada istilah MALE.

Baca Juga

Kominfo Buka Pendaftaran Calon Anggota KIP 2021-2025

Kalau bicara pemilu, apa peran yang bisa dimainkan oleh KIP terkait dengan keterbukaan informasi di Pileg, Pilpres mendatang?

Banyak. Roh dalam UU KIP itu prinsipnya kan ada tiga yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pada posisi Pemilu mana tahapan yang tidak diketahui oleh publik? Semua proses tahapan itu kan harus dibuka, harus transparan, akuntabel dan harus diketahui oleh masyarakat. Di situ lah peran Komisi Informasi melaksanakan pengawasan atau mengawal transparansi dan akuntabilitas proses pemilu itu sendiri. kalau bentuk eventnya kan banyak lah ya teknis itu yaa.. biasanya itu kerjasama antar lembaga publik, KIP dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Dan itu sudah kita lakukan, dan KPU serta Bawaslu sangat aware akan hal itu, sampai di daerah-daerah itu kita dilibatkan.

Baca Juga

Anies: Pemerintahan Moderen Itu Publik Tahu Proses Kebijakan

Apa saran KIP untuk masyarakat agar masyarakat tidak salah memilih caleg dan capres pemilu mendatang?

Gini, sebagai lembaga atau badan publik tentunya harus memberikan informasi dengan transparan dan akuntabel kan, badan publik lembaga penyelenggara pemilu harus melakuakn itu. pada posisi masyarakat, masyarakat juga harus memonitor, harus mengawal semua proses keterbukaan informasi itu. karena kita sebagai lembaga publik KIP itu di dalam menyelesaikan sengketa yang diamanatkan undang-undang itu kita itu sifatnya pasif, harus ada delik aduan. Kalau tidak ada yang melapor ya kita tidak bisa menindaklanjuti itu. Makanya kami tetap butuh partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, memonitor proses Pemilu yang menjadi kewenangan para penyelenggara pemilu itu. disamping itu kami tetap melakukan pengawasan atau monev itu tadi.

Baca Juga

KIP Sebut DPR Berpotensi Melanggar Hak Publik karena Omnibus Law

Kalau badan publik seperti lembaga pemerintah atau partai politike mempunyai kewajiban memberikan informasi publik lalu bagaimana dengan personal seperti caleg-caleg itu?

Halaman Selanjutnya

Iyaa itu bisa juga ditanyakan. Tapi persoalannya dimana menanyakannya? Pasti ke penyelenggara Pemilu dong menanyakannya. Ke KPU, masa ke KI, karena tidak akan ada datanya di KI. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, diterima, disimpan dan diperoleh oleh badan publik.