Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Jadi apa yang diharapkan publik dalam hal transparansi informasi?
Pada saat undang-undang ini dilahirkan, undang-undang ini kan memiliki filosofi. Filosofinya apa? Bahwa informasi adalah suatu kebutuhan, suatu hak asasi manusia. Itu landasan pertamanya. Landasan kedua adalah, negara kita menganut mazhab demokrasi. Di dalam mengambil mazhab demokrasi, maka informasi menjadi suatu keharusan. Harus transparan.
Alasan ketiganya itu tadi, tuntutan reformasi, menciptakan good governance. Good governance kan tata kelola penyelenggara negara yang baik, ini yang ketiga. Yang keempat, terciptanya masyarakat yang transparan. Dari empat alasan itu, itulah lahir Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Kalau kita lihat lebih jauh, dari keempat landasan filosifis itu, kemudian kita masuk ke batang tubuh atau pasal-pasal dan ayat-ayat. Dan memang kalau kita bicara hak asasi manusia, transparansi, good governance, itu semua bukan barang yang mudah, itu barang yang susah.
Kenapa demikian?
Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita terbiasa tertutup kemudian langsung masuk ke masa keterbukaan seperti sekarang. Misalnya kalau saya dulu terbiasa bagun pagi kemudian langsung disuguhkan kopi dan roti, dan itu dibayar dengan menggunakan uang negara, dan masyarakat tidak tahu. Ini "bahasa-bahasa lapangan" ya. Nah, sekarang itu harus diketahui masyarakat. Malu dong saya menikmati kopi dan roti di pagi hari menggunakan uang negara. Nah, seperti ini tidak siap saya, yang harusnya terbuka, saya tutupi itu. Nah di situ lah, muncul tarik-menarik hingga sekian lamanya. Masa reformasi tahun 98-99, tapi Undang-undang itu baru jadi tahun 2008.
Apa dampak UU yang terlalu lama itu bagi Komisi Informasi?
Jelas kelembagaan Komisi Informasi mengalami dampak, seperti ada dan tiada lah istilahnya.Pada tahun pertama, senior-senior kami telah berusaha membuktikan di era pertama itu lembaga ini berjalan dengan baik. Kemudian masuk ke fase kedua, kita mengalami fase stagnasi. Periodeisasi kita empat tahun kan, apalah arti empat tahun untuk perjalanan sebuah lembaga. Di sisi lain, kita harus lakukan good governance, masyarakat informasi ini adalah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan (lembaga) Pemilu, berbeda dengan lembaga (anti) korupsi. Korupsi tidak disosialisasikan, ada atau tidak ada orang yang di OTT, KPK pasti ngetop dengan sendirinya. Pasti menjadi sorotan masyarakat, sorotan media. Bedanya di sini KIP dengan meeka. Nah, jadi harus ada suatu pergerakan yang progresif dari kelembagaan komisi informasi di republik ini untuk menunjukan eksistensinya.
