Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Artinya ketika Anda memimpin lembaga ini, Anda mewarisi PR dari komisioner sebelumnya?
Iya, bisa dikatakan kami menerima warisan perkara dari kepemimpinan yang sebelumnya sekitar 2800 perkara. Dan di dalam RPJMN kami ditargetkan sampai 2019 nanti untuk menyelesaikan minimal 65 persen tumpukan perkara itu harus selesai. Selain itu ada target sebagai Badan Publik, Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang. Jadi kami ada beberapa target. Itu baru dua. Target yang ketiga adalah sertifikasi PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Badan-Badan Publik. Jadi setiap badan publik harus ada PPID. Dan target keempat adalah pembentukan KI-KI (Komisi Informasi) Provinsi. Nah, target itu harus dipenuhi semua. Sekarang pertama, target yang harus dipenuhi yang pertama sesuai dengan RPJMN itu, anda bisa bayangkan bagaimana mungkin target 2800 tumpukan perkara itu bisa diselesaikan dengan cara ajudikasi KI? Kan harus diselesaikan dengan sidang ajudikasi atau non-litigasi. Itu ketentuan undang-undang.
Banyak sekali yang harus diselesaikan?
2800 perkara itu bukan hal yang mudah. Nah, disitu lah kita mengkaji, melihat serta menganalisa perkara-perkara itu. Untuk menyelesaikan itu semua harus kita cari out of the box atau diluar konteks yang tidak menyalahi norma-norma aturan yang berlaku, karena kalau dengan sesuai regulasi artinya harus proses sidang ajudikasi, itu semua gak bakal selesai itu target RPJMN 2019, di mana 65 persen harus selesai. Gak cukup pasti waktunya untuk 2800 perkara itu. Satu kali register saja, itu mungkin bisa dua kali, tiga kali, lima kali, bahkan bisa tujuh kali bersidang. Karena itu tergantung proses sidangnya. Belum lagi jarak dari sidang pertama ke sidang kedua, ketiga. Itu kan tidak satu kali sidang selesai. Hari ini sidang, sidang berikutnya bisa minggu depan, dua minggu ke depan, dan sebagainya. Jadi tidak akan cukup waktunya.
Lalu apa yang dilakukan untuk menyelesaikan target?
Jadi harus out of the box memang yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan di ranah peraturan, itu ada yang disebut istilah FIAR (Fact Inisiative Request) jadi permintaan informasi publik dilakukan berulang-ulang tanpa ada korelasi jelas dengan tujuan. Misalnya, saya minta ke badan publik X, 10 informasi publik. Begitu juga saya minta ke badan publik B, 10 hal yang sama. Nah, ternyata penumpukan perkara banyak pada posisi itu, 80 persen pada posisi Fact request. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita selesaikan melalui persidangan biasa, risikonya adalah waktu. kemudian kami melakukan kajian, diskusi dan segala macamnya. Dan kita memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK tentang FIAR. Di dalam SK FIAR yang sudah kami tandatangani kemarin, mekanismenya bisa diselesaikan dengan sidang, dan bisa juga diselesaikan dengan Rapat Pleno saja, yang kemudian kita putuskan sekian register misalnya. Pada saat diputuskan jumlah register 100 misalnya, maka kita bisa putus 100 perkara.
