Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Contoh kedua, kalau anda naik kereta atau commuter line biasanya kan waktunya tepat. nah, ketika suatu hari kereta telat datang, kemudian ada pengumuman informasi di stasiun bahwa kereta terlambat karena telah terjadi gangguan listrik di Stasiun Tanah Abang. Ketika ada pengumuman penumpang kan ada yang mencari transportasi alternatif, ada juga yang menunggu selesai. Artinya adanya informasi itu menjadi lebih baik dari pada tidak ada. Tapi itu biasanya masyarakat kita itu baru sadar kalau sudah ada kejadian. Karena keadaan itu lah masyarakat baru sadar dibutuhkan informasi. Mestinya seperti hal yang tadi saya contohkan itu tanpa harus menunggu adanya informasi kita bisa menanyakan informasi, kita punya hak lho.
Problemnya, bagaimana dengan masyarakat yang belum paham bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan informasi itu?
Itu lah, makanya kami ada tugas sosialisasi, makanya di kami ada bidang Advokasi Sosial Edukasi (ASE). Di KI tingkat pusat itu ada lima bidang. Bidang ASE, Bidang kelembagaan, Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik. Di tingkat daerah ada tiga bidang. Nah untuk sosialisasi itu kita ada bidang tersendiri. Ini kita bicara Tupoksi Internal yaa, sehingga dia membuat program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kepada badan-badan publik lainnya.
Dari 2800 kasus yang harus diselesaikan, mana pemohon yang lebih banyak masyarakat perorangan atau ormas?
Campur. Karena yang disebut pemohon adalah, pertama warga negara Indonesia, kedua organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Jadi campur, ada yang pribadi, ada yang organisasi.
Apa kasus yang paling banyak?
Sebenarnya beragam, yang dimintai itu biasanya terkait informasi masalah kesehatan, masalah tanah (sertifikat, HGU). Biasanya ini tanah yang digunakan untuk pentingan tambang atau Sumber Daya Alam, perkebunan, dan lain lain. Terus juga masalah keuangan, masalah pendidikan, Dana Bos, terus juga terkait dengan penggunaan Dana Desa, beragam lah.
Selama tiga periode pengurusan, bagaimana sosialisasi undang-undang ini?
Kalau sosialisasi kita tetap lakukan, tapi kita memang menyadari bahwa kita ada keterbatasan di dalam hal teknis sosialisasi. Makanya kita mensiasatinya dengan organisasi atau lembaga yang dapat mereperesentasikan masyarakat yang jumlahnya mencapai 260 jutaan jiwa. Karena agak sulit jika sosialisasinya satu per satu. Makanya kita tekankan di kelembaga-lembaga, juga partai politik. Karena partai politik kan lembaga yang punya pengaruh besar, mereka ada konstituennya. Makanya kemarin kita menandatangani kerjasama Keterbukaan Informasi Publik dengan partai-partai politik.
